DewaKiuKiu — Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan pihaknya tak pernah melakukan penyadapan terhadap Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu diungkapkannya terkait dugaan penyadapan terhadap SBY yang terungkap dari sidang kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Khusus untuk Polri, saya tegaskan tidak ada penyadapan dari Kepolisian," kata Tito dalam rapat kerja Polri bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Standar operasional prosedur (SOP) Polri, menurut Tito, sangatlah ketat. Selain ada Peraturan Kapolri yang mengatur, Polri juga memerlukan izin Pengadilan untuk dapat melakukan penyadapan.

Selain itu, Kepolisian mempelajari bahwa pada persidangan kasus Ahok tersebut tak ada penegasan soal melakukan penyadapan, melainkan hanya dikatakan bahwa ada komunikasi.

"Setelah itu komunikasi itu diketahui menurut yang bersangkutan dari media. Jadi belum ada kata-kata penyadapan," ujarnya.

Selain Kepolisian, ada beberapa instansi yang berwenang melakukan penyadapan, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Namun, ia enggan menjabarkan mengenai mekanisme penyadapan di instansi lain tersebut.

Tak hanya itu, penyadapan saat ini tak hanya bisa dilakukan oleh lembaga atau institusi resmi. Pihak asing pun memiliki teknologi yang bisa melakukan kerja intelijen di seluruh dunia!

Pernyataan Tito tersebut sempat diprotes oleh Wakil Ketua Komisi III sekaligus Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman. Benny menilai kondisi tersebut berbahaya, terlebih jika ada pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas melakukan kerja intelijen yang mampu melakukan itu. Terlebih lagi, SBY sebagai mantan Presiden menjadi salah satu korbannya.

Kondisi itu dianggapnya berbahaya dan dapat menjadi bom waktu jika dibiarkan. Namun, Tito membantahnya. Menurutnya hal itu adalah permasalahan dari kemajuan teknologi yang semakin canggih yang sudah menjadi perbincangan di tingkat internasional.

"Negara yang bisa melakukan penyadapan tanpa kerja sama dengan provider di negara itu ini teknologi. Memang jadi permasalahan keamanan dan hukum," ucap Tito.

"Anerika saja sampai bingung sendiri karena bagaimana mem-blok kemampuan-kemampuan itu tapi sudah ada teknologi seperti itu. Jadi kita harus hati-hati," sambungnya.

Pada persidangan dengan terdakwa Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pihak pengacara tidak menyebut bahwa mereka punya bukti rekaman sadapan perbincangan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin.

Menurut pihak Ahok, dalam percakapan itu, SBY meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa mengenai pernyataan Ahok yang mengutip ayat Al Quran di Kepulauan Seribu.

SBY kemudian merasa dirinya telah disadap. Ia meminta aparat penegak hukum dan Presiden Joko Widodo bersikap terkait hal tersebut. Menurut SBY, tindakan penyadapan tanpa adanya izin pengadilan adalah tindakan ilegal dan kejahatan serius.

DewaKiuKiu — Jumlah anggota Polri yang bunuh diri tahun 2016 meningkat sebesar 117 persen dibandingkan tahun 2015. Pada 2015, ada enam kasus polisi bunuh diri.

Pada 2015, terdapat dua kasus percobaan bunuh diri oleh polisi. Tahun berikutnya, ada lima polisi yang mencoba bunuh diri.
Sementara itu, pada 2016, sebanyak 13 anggota Polri mengakhiri hidupnya. Kasus percobaan bunuh diri pun meningkat sebesar 150 persen pada 2016!

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Arief Sulistyanto mengakui adanya celah dalam sistem rekrutmen yang membuat gangguan kejiwaan lambat terdeteksi.

"Target kita mendapatkan calon yang berkualitas, tanggap sehat jasmani dan rohani. Kalau tidak sungguh-sungguh, banyak kejadian akibat kesalahan proses seleksi," kata Arief di ruang Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Arief mengatakan, saat dirinya masih menjadi Kapolda Kalimantan Barat, ada anggotanya yang memutilasi anaknya. Belakangan diketahui, anggota tersebut memiliki gangguan kejiwaan.

"Setelah dicek, saat tes masuk, ternyata belum ada tes kesehatan jiwa," ujar Arief.

Adapun faktor yang diduga menyebabkan anggota polisi mengakhiri hidupnya adalah lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, dan permasalahan dalam bertugas.

Arief mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian telah memerintahkan tim psikologi untuk meneliti penyebab utamanya. Dengan demikian, deteksi dini dan langkah antisipasi bisa dilakukan untuk mengurangi angka tersebut.

"Supaya ada kesimpulannya, apa treatment paling tepat," kata Arief.

Kepala satuan wilayah diminta lebih memperhatikan kondisi anak buahnya. Gangguan kejiwaan memang tidak tampak secara kasatmata, dan baru akan terlihat jika ada masalah yang muncul. Jadi, pemantauan kegiatan anggota polisi juga harus dilakukan sehari-hari.

Selain itu, untuk antisipasi, ada juga pemeriksaan kesehatan secara berkala. Oleh karena itu, dalam sistem rekrutmen awal, Arief menegaskan agar panitia seleksi melakukan serangkaian proses dengan ketat, terutama soal kesehatan fisik dan kejiwaan.

"Masalah kesehatan soal penting. Dokter pemeriksa harus punya independensi. Kalau tidak jujur dan tanggung jawab, dampaknya akan panjang," kata Arief.